Kontroversi Jembatan THP Kenjeran, Hambat Nelayan dan Dugaan Korupsi Tunjangan Pemerintah

Nelayan Kenjeran saat menceritakan jembatan penghubung THP Kenjeran (Dok. Stephania Arolly/On The News)

Surabaya, On The News – Kontroversi pembangunan jembatan penghubung Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran oleh Pemerintah Kota Surabaya telah menghambat aktivitas nelayan di Kampung Kenjeran selama dua tahun terakhir. Rencana peningkatan infrastruktur ini akan dilanjutkan kembali pada akhir tahun 2024. Namun, proyek yang diharapkan meningkatkan daya tarik pariwisata ini, justru dikhawatirkan akan kembali menyulitkan nelayan dalam mencari nafkah.

Kesulitan Nelayan

Kepada Tim On The News saat Selasa (11/06/2024) beberapa nelayan menyatakan bahwa, dua tahun lalu akses ke area tangkapan ikan mereka terbatas akibat pembangunan jembatan. Wilayah perairan yang biasa mereka gunakan untuk mencari ikan sebagian tertutup oleh struktur jembatan yang sedang dibangun. Selain itu, lumpur dari dasar laut Kenjeran yang meluap akibat pembangunan menyebabkan nelayan kesulitan menangkap ikan, khususnya ikan Lorjuk. "Kami jadi sulit cari ikan karena area tangkapan kami terbatas. Jembatan ini menghambat kami mencari nafkah," ungkap Masruhin, seorang nelayan Kenjeran.

Korupsi Tunjangan Nelayan

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan telah menyediakan tunjangan bagi nelayan yang terdampak sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan. Tunjangan ini seharusnya diterima selama masa pembangunan jembatan penghubung THP Kenjeran. Namun, beberapa nelayan di Pantai Kenjeran mengaku hanya menerima tunjangan sebesar lima ratus ribu rupiah setiap bulan, dan beberapa lainnya menyatakan tidak pernah menerima sepeser pun. Diduga terjadi korupsi dalam penyaluran bantuan tersebut oleh oknum pemerintah. 

“Kami belum pernah menerima tunjangan apa pun dari pemerintah. Entah ke mana uangnya,” keluh Adul, nelayan Kenjeran.

“Kalau jembatan kemarin itu, kami hanya menerima lima ratus ribu setiap bulan,” tambah Masruhin.

Ketimpangan tunjangan yang diterima antar nelayan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Para nelayan sangat menyayangkan hal ini, mengingat pembangunan infrastruktur sebelumnya berlangsung lebih lama dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. “Katanya dulu cuma dua tahun, tapi molor sampai empat tahun,” ujar Masruhin. Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait isu ini. Masyarakat berharap pemerintah memikirkan kesejahteraan nelayan Kenjeran. Mereka berharap sebelum melanjutkan pembangunan jembatan penghubung THP Kenjeran akhir tahun ini, khususnya kejelasan terkait sistem pemberian tunjangan kepada nelayan.

Penulis: Keisha

Editor: Keisha